Joze Arimatea Pranatha - Teras online
Malioboro (02/05/08) -- Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, ratusan demonstran dari berbagai elemen mahasiswa turun kejalan guna memperingatinya. Dengan menyuarakan tuntutan mereka masing-masing di sepanjang jalan Malioboro dan di kantor DPRD Yogyakarta, mereka menuntut kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam menyikapi isu-isu pendidikan.
Rombongan demonstran yang melakukan aksi tersebut terbagi dalam lima kelompok besar. Salah satunya adalah KPG DIY, Kelompok Pendidikan Gratis D.I. Yogyakarta, yang melayangkan sembilan tuntutan yang semuanya berhubungan dunia pendidikan kepada pemerintah daerah maupun pusat. “Kami menuntut supaya pemerintah mau dan lebih serius lagi dalam menjalankan komitmen mereka akan anggaran 20% yang disediakan bagi dunia pendidikan. Kalo tidak dijalankan, lebih baik dicabut saja”, ungkap Syaiful Bahri, Koordinator KPG DIY.
Selain menuntut pencabutan anggaran 20% yang disediakan bagi dunia pendidikan tersebut, mereka juga menuntut agar pemerintah membuat kurikulum kebangsaan. Karena menurutnya, kurikulum yang ada sekarang sudah membuat mereka yang menjalaninya semakin menjadi individual dalam segala hal. “Kurikulum kebangsaan ini nantinya akan membuat kita menjadi lebih menyatu dengan siapa saja, bukan malah menjadi individualistis seperti sekarang”, tambahnya.
Tuntutan lainnya yang dilayangkan adalah penolakan akan RUU BHP, mencabut Perpres No. 76 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan No. 77 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. “Karena berarti mereka sudah lepas tangan dengan masalah pendidikan yang memang sudah menjadi tugas mereka sebagai pemerintah”, ujar Syaiful.
Menolak pengurangan Dana BOS, mewujudkan pendidikan dasar gratis untuk rakyat, mewujudkan pendidikan dasar yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta menyatakan bahwa SBY-JK tidak komitmen dalam pemenuhan hak dasar pendidikan adalah tuntutan lainnya yang mereka layangkan kepada pemerintah.
Demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya aksi massa tersebut, pihak kepolisian menurunkan dua kompi personil Samapta. “Kita sudah menyebar dua SSK personil kami dari Polda dan Polwiltabes dibeberapa titik penting. Yakni di Abu Bakar Ali, Kepatihan, Gedung Agung, serta di kantor pos besar”, ujar KomPol Suwandi, Kasat Samapta Polwiltabes DIY, sambil mengatur posisi keberadaan personilnya.
Aksi yang sempat membuat macet di sepanjang jalan Malioboro tersebut akhirnya bubar dengan rapi. Setelah masing-masing koordinator aksi membacakan tuntutan mereka di perempatan kantor pos besar Yogyakarta.(Joz)
Rombongan demonstran yang melakukan aksi tersebut terbagi dalam lima kelompok besar. Salah satunya adalah KPG DIY, Kelompok Pendidikan Gratis D.I. Yogyakarta, yang melayangkan sembilan tuntutan yang semuanya berhubungan dunia pendidikan kepada pemerintah daerah maupun pusat. “Kami menuntut supaya pemerintah mau dan lebih serius lagi dalam menjalankan komitmen mereka akan anggaran 20% yang disediakan bagi dunia pendidikan. Kalo tidak dijalankan, lebih baik dicabut saja”, ungkap Syaiful Bahri, Koordinator KPG DIY.
Selain menuntut pencabutan anggaran 20% yang disediakan bagi dunia pendidikan tersebut, mereka juga menuntut agar pemerintah membuat kurikulum kebangsaan. Karena menurutnya, kurikulum yang ada sekarang sudah membuat mereka yang menjalaninya semakin menjadi individual dalam segala hal. “Kurikulum kebangsaan ini nantinya akan membuat kita menjadi lebih menyatu dengan siapa saja, bukan malah menjadi individualistis seperti sekarang”, tambahnya.
Tuntutan lainnya yang dilayangkan adalah penolakan akan RUU BHP, mencabut Perpres No. 76 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan No. 77 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. “Karena berarti mereka sudah lepas tangan dengan masalah pendidikan yang memang sudah menjadi tugas mereka sebagai pemerintah”, ujar Syaiful.
Menolak pengurangan Dana BOS, mewujudkan pendidikan dasar gratis untuk rakyat, mewujudkan pendidikan dasar yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta menyatakan bahwa SBY-JK tidak komitmen dalam pemenuhan hak dasar pendidikan adalah tuntutan lainnya yang mereka layangkan kepada pemerintah.
Demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya aksi massa tersebut, pihak kepolisian menurunkan dua kompi personil Samapta. “Kita sudah menyebar dua SSK personil kami dari Polda dan Polwiltabes dibeberapa titik penting. Yakni di Abu Bakar Ali, Kepatihan, Gedung Agung, serta di kantor pos besar”, ujar KomPol Suwandi, Kasat Samapta Polwiltabes DIY, sambil mengatur posisi keberadaan personilnya.
Aksi yang sempat membuat macet di sepanjang jalan Malioboro tersebut akhirnya bubar dengan rapi. Setelah masing-masing koordinator aksi membacakan tuntutan mereka di perempatan kantor pos besar Yogyakarta.(Joz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar